Showing posts with label EKONOMI. Show all posts
Showing posts with label EKONOMI. Show all posts

Saturday, 6 June 2009

Nasiolisme ala JK vs Neolib

Jusuf Kalla bukan seorang akademisi, bukan pula aktivis sosialis. Gelar akademisnya Drs lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin. Ia pengusaha yang lahir dan besar dengan prinsip mencari untung.
Bukan kampus, tapi lingkungan keluarganyalah yang membuatnya jadi "sosialis". Ayahnya, Hadji Kalla, seorang yang kaya raya di Makassar. Ibunya, Athirah, seorang aktivis Muhammadiyah. Kalla yang pengusaha adalah tokoh Nahdlatul Ulama.
Dua organisasi Islam besar itu merupakan perwujudan dari idealisme Hadji Kalla dan Athirah untuk mengabdi kepada masyarakat. Rumah mereka di Jl Andalas, Makassar, misalnya bebas ditiduri tukang becak. Orang kaya biasanya ingin hidup nyaman, tidak mau diganggu, apalagi oleh pemandangan kotor seperti tukang becak. Hadji Kalla tidak begitu. Ia, yang sederhana dengan topi putih di kepalanya, menikmati hidup justru dengan orang miskin.
Kepeduliannya pada agama juga sangat besar. Banyak masjid, banyak pula pesantren, yang dibantu keluarga itu.
Dalam suasana keluarga seperti itulah Kalla tumbuh dan besar. Ia menikmati kehidupan sebagai orang kaya, sekaligus mewarisi jiwa sosial orang tuanya. Itulah pula yang melahirkan benih-benih idealisme Kalla.
Dengan bekal idealisme itu, ia meninggalkan kehidupan mewah sebagai orang kaya. Sejak mahasiswa ia memimpin organisasi mahasiswa, berjuang bersama KAMI angkatan 66, menjadi Ketua HMI Cabang Makassar (kantor HMI Cabang Makassar sampai sekarang merupakan sumbangan Kalla), menjadi anggota DPRD termuda, beberapa kali menjadi anggota MPR, memimpin Kadin, memimpin perusahaan Kalla Group, mendirikan dan memimpin yayasan sosial (pendidikan dan keagamaan), menjadi Ketua Forum Antarumat Beragama Sulsel sampai sekarang, menjadi Menteri Perdagangan dan Perindustrian di era Gus Dur, menjadi Menko Kesra di era Megawati, dan terakhir menjadi Wakil Presiden.
Kalla selalu mengatakan, ia menjadi calon presiden bukan untuk mencari kemuliaan bagi dirinya, tapi kemuliaan bagi bangsanya. Hartanya saat ini Rp 300 miliar, lebih dari cukup untuk menikmati kemuliaan pribadi. Hartanya produktif, seperti hotel, mal, dealer mobil, tanah, tabungan --yang cukup untuk dinikmati anak dan cucu-cucunya.
Justru dengan menjadi calon presiden, Kalla menghadapi risiko besar tabungannya terkuras, dan bila Kalla, kehormatannya menjadi taruhan. Risiko yang besar itu menjadi kecil di tengah ambisinya mewujudkan apa yang dia sebut sebagai kemandirian dan martabat bangsa melalui percepatan pembangunan ekonomi.
Ideologi ekonominya sosialis, pro rakyat. Ia percaya bahwa pembangunan ekonomi akan menolong mayoritas rakyatnya yang miskin melalui pemanfaatan sumber daya alam.
Untuk menaikkan taraf hidup rakyat, ia prosubsidi tapi untuk sementara. Dalam jangka panjang, pertumbuhan ekonomi harus dipacu, sembari pada saat yang sama, biaya hidup rakyat yang mendasar seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi harus ditekan sekecil mungkin.
Ini antara lain salah satu pendapatnya:


sumber: http://inilah.com/berita/politik/2009/06/06/113182/bedanya-jk-dengan-penganut-neolib/

06/06/2009 - 16:28
Bedanya JK Dengan Penganut Neolib
Windi Widia Ningsih
Jusuf Kalla
(inilah.com/Agus Priatna)

INILAH.COM, Jakarta - Capres Jusuf Kalla kembali menegaskan bila saat ini Indonesia membutuhkan pemimpin yang dapat mengajak bangsanya menjadi bangsa yang mandiri. Ketua Umum Golkar ini pun menjelaskan perdeaan dirinya dengan penganut neoliberalisme.

"Para liberalis mengatakan jangan campur tangan, biarkanlah swasta dan asing menguasai. Kita diam saja, terima beres saja. Saya bilang tidak mungkin, negara itu harus menjamin setiap warganya. Inilah letak perbedaan para orang liberalis dengan saya," ujarnya dalam saat pidato dihadapan Relawan Relawan Berani Bangkit Mandiri di Wisma Perwari, Menteng, Jakarta, Sabtu (6/6).

JK mengatakan, bila semua dikendalikan oleh swasta dan asing tanpa ada campur tangan pemerintah, lalu apa gunanyan ada sebuah negara. "Mereka itu tidak mau menjaminnya, mereka biarin pasar berjalan dan saya bilang anda tidak menjamin itu. Apa gunanya negara klo negara tidak campur tangan untuk rakyatnya," kata JK.

Menurutnya, yang dapat menyelesaikan masalah bangsa ini adalah bangsanya sendiri. Yang dapat memajukan bangsa ini adalah kerjasama yang didasari atas pemahaman ideologi bangsa bahwa bangsa adalah yang terpenting. JK mengaku dirinya akan menjalankan amanah bangsa untuk kepentingan semua pihak.

"Ini semua tergantung dengan paham apa yang kita jalankan untuk bangsa ke depan. Saya sependapat tidak ada bangsa yang bisa maju selain bangsa itu sendiri yang ingin maju. Dan yang dimaksud ingin maju adalah keyakinannya, sumber alamnya, manusiannya dan pemimpinnya yang menjadi kekuatan yang besar.," ungkapnya

JK menyatakan, bangsa ini tidak akan bisa maju kalalu selalu minta bantuan, memakai otak orang, otot orang dan menerima bersih. Sementara kekayaan Indonesia diambil semena-mena dan merasa puas akan itu. "Itulah yang berjalan sekian lama, kita membiarkan bangsa ini dikelola kemudian kita menerima seadanya dan kita ketinggalan dengan bangsa lain," imbuhnya. [mut/]

Tuesday, 26 May 2009

JK dan Kebijakan Energi

JK-Wiranto Dinilai Paling Konkret Kembangkan Sektor Energi
Nurseffi Dwi Wahyuni - detikFinance


Foto: dok Detikcom
Jakarta - Pasangan capres dan cawapres mana yang dinilai paling bisa mengembangkan sektor energi ke depan? Di mata pengamat, pasangan JK dan Wiranto ternyata dinilai paling memiliki visi dan misi yang konkret meski masih terlalu pragmatis.

Menurut pengamat perminyakan Kurtubi, Jusuf Kalla dan Wiranto dinilai sebagai pasangan capres dan cawapres yang akan membawa perubahan di sektor energi dan pertambangan. Sedangkan dua capres lainnya, yaitu SBY dan Megawati yang sudah pernah memimpin dinilai telah melakukan kekeliruan pada masa pemerintahannya.

"Yang paling mungkin untuk melakukan perubahan di sektor energi dan pertambangan adalah JK-WIN," jelasnya dalam pesan singkatnya kepada detikFinance, Selasa (26/5/2009).

Menurut Kurtubi, selama masa pemerintahannya, SBY dan Megawati dinilai telah melakukan kekeliruan dalam melakukan pengelolaan energi dan tambang.

"SBY-Boediono dan Megawati-Prabowo masih bisa melakukan perubahan dengan terlebih dahulu mengucapkan 'Istighfar' atas kekeliruan mereka selama ini dalam mengelola energi dan tambang nasional," katanya.

Kurtubi menyarankan agar sebaiknya pengelolaan sumber daya energi dan pertambangan ke depan dikembalikan sesuai pasal 33 UUD 1945. "Pengelolaan yang sekarang sudah jauh menyimpang dari pasal 33," kata Kurtubi.

Kurtubi menyebutkan beberapa contoh penyimpangan yang dilakukan adalah penjualan gas dengan harga murah ke luar negeri yang mengakibatkan negara berpotensi rugi Rp 700 triliun. Harga jual gas tersebut lebih murah daripada harga gas untuk listrik, untuk pabrik pupuk dan bahkan dari gas elpiji 3 kg untuk rakyat miskin.

Begitupun dengan royalti yang diterima negara dari tambang batubara, emas, tembaga, dan sebagainya, Kurtubi menyatakan masih sangat kecil. Selain itu negara juga telah kehilangan kedaulatan atas kekayaan alam migas dan tambang umum. Ia juga menyoroti soal Pertamina sedang dalam proses privatisasi/untuk dijual secara bertahap sesuai Akte Pendiriannya.

"Semua ini harus dirubah atau diakhiri," tandasnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Refor-Miner Institute Pri Agung Rakhmanto menyarankan agar kebijakan yang dibuat pemerintah selanjutnya tidak hanya memperlakukan sumber energi sebagai sumber devisa saja. Melainkan perlu ada kebijakan yang mendukung pemenuhan kebutuhan domestik dan tidak export-oriented.

"Serta kebijakan yang tidak selalu mengandalkan mekanisme pasar dalam menyelesaikan masalah-masalah energi. Misalnya dalam pembangunan infrastuktur-infrastruktur energi," ujarnya.

Menurut Pri Agung, untuk mewujudkannya maka SBY-Boediono, mestinya jangan terlalu mengandalkan mekanisme pasar, karena ada hal-hal yang tidak akan terselesaikan tanpa pemerintah terjun langsung. Kebijakan pasangan ini sebagian besar masih sangat normatif dan umum. Bahkan kontradiktif dengan visi yang dicanangkan karena terlalu mengandalkan mekanisme pasar.

"Misal pembangunan infrastruktur-infrastruktur energi," jelasnya.

Sedangkan untuk pasangan JK-WIN, lanjut Pri Agung, kebijakan yang dibuat lebih konkret, ada visi pro domestik, tapi cenderung masih terlalu pragmatis dan menyederhanakan masalah, sehingga secara konseptual belum matang.

"Langkah cepat pemerintahannya semestinya dibarengi konsep politik-ekonomi energi yang lebih matang. Untuk itu, dibutuh Menteri ESDM dan tim yang tahu konsepnya," katanya

Pri Agung menjelaskan visi dan misi pasangan Mega-Prabowo masih parsial dan cenderung hanya menitikberatkan pada pengembangan BBN saja yang juga belum jelas konsepnya. Permasalahan energi yang lain sepertinya belum dikuasai oleh pasangan ini.

"Mereka juga butuh Menteri ESDM dan tim yang tepat untuk lebih bisa menterjemahkan visi kemandirian energi yang diusung dan untuk lebih bisa memetakan persoalan energi yang sesungguhnya. Sehingga bisa lebih konkret dan terukur kebijakan-kebijakannya," papar Pri Agung.

(epi/lih)