Kolom Kompas tentang Akar Neoliberalisme

Kolom Budiarto Shambazy di Kompas edisi 30 Mei menunjukkan kepada kita bagaimana mulanya penjajahan ekonomi melanda Indonesia sampai sekarang. LANJUTKAN ... Lanjutkan penjajahan ekonomi itu. Lanjutkan penjualan SDA yang murah, lanjutkan penjualan BUMN yang murah, lanjutkan penjualan harga diri dan masa depan bangsa

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/xml/2009/05/30/0535314/quottempus.fugitquot

/Home/Bisnis & Keuangan/Analisis

KOLOM POLITIK-EKONOMI

"Tempus Fugit"

KOMPAS

Tampak depan Museum Kebangkitan Nasional

/

Sabtu, 30 Mei 2009 | 05:35 WIB

Oleh BUDIARTO SHAMBAZY

KOMPAS.com - Bukan kebetulan Belanda pertama kali datang ke negeri ini melalui ”kompeni” bernama Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC). Sejak awal imperialisme, VOC mengincar kekayaan alam Indonesia yang berlimpah ruah dan bernilai ekonomis raksasa.

Indonesia adalah negara kepulauan yang eksistensinya diakui sebagai archipelagic state sesuai dengan UNCLOS 1982. Ini buah hasil Deklarasi Djuanda, merujuk pada nama PM Djuanda Kartawidjaja sebagai penggagasnya.

Alhasil, Indonesia sejak masa penjajahan sampai kapan pun merupakan negara dengan nilai strategis dan ekonomis teramat vital. Dan, sampai kapan pun, debat tentang sistem ekonomi yang cocok akan berlangsung.

Gerakan nasionalisme dipelopori Budi Utomo. Namun, tak lama kemudian, Sarikat Dagang Islam memulai prakarsa yang fokus pada ekonomi.

Kesadaran negara yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat makin tinggi setelah revolusi Rusia pecah. Sistem ekonomi eksklusif bagi kalangan borjuasi berakhir digantikan proletarianisme Uni Soviet.

Sejak itu kapitalisme Barat mendapatkan pesaing. Perang kapitalisme versus marxisme jadi salah satu agenda yang mewarnai persaingan Uni Soviet vs Amerika Serikat selama Perang Dingin, selain kompetisi ideologis dan militer.

Perang ini juga mewarnai perjuangan menuju kemerdekaan. Itu sebabnya, UUD 1945 dipersenjatai pasal 33 yang menyatakan semua kekayaan alam demi kesejahteraan rakyat. Satu sila Pancasila menyebut tujuan mencapai kesejahteraan rakyat adil dan makmur.

Oleh sebagian kalangan, Bung Karno dipandang sebagai presiden yang mempraktikkan ”politik sebagai panglima”. Namun, ia juga memulai Rencana Pembangunan Nasional (RPN) yang sudah mencapai tahap ketiga tahun 1961. Tahap pertama RPN bertujuan mencapai swasembada sandang pangan, tahap kedua memulai industrialisasi, dan pada tahap ketiga Bung Karno bertekad Indonesia ”lepas landas” sebagai negara industri.

Setelah pecah pemberontakan PRRI/Permesta akhir 1950-an serta Konfrontasi tahun 1963, republik tak punya dana pembangunan. Bung Karno adalah presiden pertama yang merundingkan ”program stabilisasi” dengan Dana Moneter Internasional (IMF) untuk melanjutkan RPN.

Pak Harto melanjutkan RPN Bung Karno dengan Repelita. Ia menyempurnakannya lewat Trilogi Pembangunan dan memelihara hubungan harmonis dengan IMF serta perangkat Perjanjian Bretton Woods lainnya.

Tak bisa dimungkiri tujuan ekonomi dirusak korupsi. Itu sebabnya pada era Orde Baru beberapa kali muncul kritik terhadap ekonom pro-AS yang, misalnya, berujung pada Malari 1974.

Untuk memahami kegagalan pembangunan (underdevelopment) akibat korupsi, bacalah buku John Perkins, Confessions of An Economic Hit Man. Menurut dia, negara dan lembaga pemberi utang mematok sasaran menambah jumlah utang Dunia Ketiga.

Utang dimaksudkan agar dikorupsi elite Dunia Ketiga. Para pemberi utang paham Dunia Ketiga tak bakal mampu membayar utang yang menggunung.

Pada saat ngemplang, elite Dunia Ketiga dipaksa menjual murah sumber-sumber alamnya. Dan, yang paling diincar konsesi minyak, gas, serta tambang.

Kerja sama elite Dunia Ketiga dengan elite pemberi utang sering diulas Johan Galtung dengan teori center-periphery relationship tahun 1980-an. Kerja sama elite centers (pusat) dengan peripheries (pinggiran) menciptakan underdeve lopment.

Kesimpulannya, underdevelopment bukan tahap menuju industrialisasi/ lepas landas seperti yang didengungkan ideologi pembangunan. Ia imperialisme baru yang memiskinkan Dunia Ketiga.

Kritik terhadapnya dilontarkan para akademisi dengan teori dependencia (ketergantungan) yang spesifik mengambil berbagai kasus di Amerika Latin. Almarhum Sritua Arif menulis buku tentang ketergantungan Indonesia dari Barat.

Jika ada yang bertanya masihkah ekonomi kita tergantung, semua pasti menjawab iya. Maukah melepaskan diri dari ketergantungan itu, semua akan menjawab iya juga.

Dan, melepaskan diri dari ketergantungan bukan seperti membalikkan telapak tangan. Dunia tak lagi diatur Perjanjian Bretton Woods saja, tetapi ada pula free trade (belum tentu fair trade ), G-7, G-20, BRIC (Brasil, Rusia, India, dan China), bahkan APEC atau AFTA di sekitar kita.

Makin sukar membedakan mana yang imperialistis, kapitalistis, liberalis, atau komunis.

Ekonomi bukan cuma tentang uang, tetapi juga waktu. ”Waste your money and you're out of money, but waste your time and you have lost a part of your life”.

Mau debat, silakan. Namun, tempus fugit alias waktu terbang terlalu cepat.

Boediono, BLBI, dan beban rakyat

http://www.tempointeraktif.com/hg/kolom/2009/05/22/kol,20090522-79,id.html

Mungkin Boediono tidak korupsi, tapi ia memperkaya konglomerat. Apakah mereka ini yang jadi donatur kampanye?

Menakar Efektivitas Duet SBY-Boediono

Jum'at, 22 Mei 2009 | 11:16 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Saat ini publik sudah mendapat gambaran utuh tentang para kandidat yang akan bersaing di ajang pemilihan presiden 2009. Wajar jika incumbent menjadi fokus perhatian dan bahan kalkulasi. Apalagi berbagai survei menempatkan incumbent di atas angin, dan berpotensi paling besar untuk menang dalam pemilihan presiden 2009. Memang, sejak proses penentuan kandidat mendekati final, duet SBY-Boediono cukup menyita perhatian. Terutama karena kontroversi yang muncul dengan terpilihnya sosok Boediono sebagai pendamping. Menyikapi Boediono sebagai calon wakil presiden, reaksi publik memang campur aduk. Mereka yang keberatan menuding Boediono sebagai sosok neolib yang merusak tatanan perekonomian rakyat. Para profesional dan eksekutif perusahaan-perusahaan di sektor keuangan antusias alias mendukung. Tetapi pers juga merekam keresahan di kalangan pengusaha.

Komunitas pengusaha sudah telanjur merasa nyaman dengan duet kepemimpinan SBY-JK. Terlepas dari plus-minus kinerja kepemimpinan SBY-JK, dunia usaha menikmati bagaimana kesigapan JK mewujudkan kepastian. Ketika publik melihat pemerintah lamban karena bimbang untuk memfinalkan sebuah kebijakan, JK tampil mengubah kebimbangan menjadi kebijakan final yang segera diimplementasikan. Kemampuan JK menutup kelemahan Kabinet Indonesia Bersatu bahkan sempat melahirkan asumsi bahwa the real president adalah JK.

Kalkulasi-kalkulasi seperti itulah yang menimbulkan keresahan di kalangan pengusaha. Keresahan itu tidak berarti meng-underestimate kapasitas Boediono. Pada bidangnya, kompetensi dan kapabilitas Boediono sudah diakui publik internasional. Masalahnya adalah Boediono belum teruji menanggung beban tugas pada level wakil presiden. Sebagai orang yang berkepribadian pendiam, kapasitas sebagai wapres itu bisa menghadirkan masalah, mengingat publik dan pasar selalu membutuhkan sinyal. Hampir lima tahun duet kepemimpinan SBY-JK, sinyal-sinyal itu selalu disuarakan JK dengan gamblang, dengan bahasa dan pilihan kata-kata yang gampang dicerna rakyat kebanyakan.

JK bisa membuat banyak orang memahami alasan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Dengan pendekatan dialogis, dia bisa mendorong jutaan ibu rumah tangga mengubah penggunaan minyak tanah ke gas sebagai bahan bakar di dapur mereka. Adalah JK juga yang pertama kali mengecam para eksekutif bank secara terbuka, karena mereka gagal memaksimalkan penyaluran kredit ke sektor riil.

Catatan paling menonjol tentang kinerja JK sebagai wapres adalah kecepatan dan keberaniannya mengimplementasikan beberapa kebijakan berisiko tinggi, terutama risiko politik. Kebijakan menaikkan harga BBM hingga rata-rata di atas 100 persen serta kebijakan konversi bahan bakar dapur dari minyak tanah ke gas--berimplikasi pada jutaan rumah tangga--berisiko sangat tinggi dari aspek politik. Dua kebijakan strategis ini implementatif, karena JK pasang badan menghadapi hiruk-pikuk reaksi masyarakat, termasuk kecaman dan caci-maki sekalipun.

Sekuat dan setegar itukah duet kepemimpinan SBY-Boediono pada periode 2009-2014? Sekadar sampai pada rumusan kebijakan, publik sedikit pun tak ragu terhadap kompetensi Boediono. Pertanyaannya, apakah kebijakan-kebijakan SBY-Boediono nantinya bisa implementatif? Banyak orang ragu. Berdasarkan pengalaman, publik sudah melihat bagaimana SBY kerap ragu-ragu, maju-mundur untuk mengimplementasikan kebijakannya. Dalam hal ini, apakah Boediono berani mau mendorong dan meyakinkan SBY seperti JK agar tegar dan konsisten menerapkan kebijakan pemerintah. Apalagi, mengadopsi wewenang presiden untuk memfinalkan sebuah kebijakan, hal yang beberapa kali dilakukan JK untuk sejumlah kebijakan strategis dan mendesak.

Karakter Boediono seperti itu terbaca jelas, baik sebagai Gubernur Bank Indonesia maupun sebagai Menteri Koordinator Perekonomian. Kita garisbawahi saja pernyataannya bahwa “negara tidak boleh terlalu banyak campur tangan”. Sebagai Gubernur BI, dia tidak memaksimalkan peran bank sentral sebagai regulator yang “berhak memaksa” perbankan menurunkan suku bunga.

Semasa menjabat Menko Perekonomian, Boediono merancang dua kebijakan yang menjanjikan kebangkitan sektor riil serta koperasi dan UMKM (usaha menengah, kecil, dan mikro). Pada 2007, pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) No.6/2007 untuk pemulihan sektor riil dan pengembangan UKM. Keppres ini terperinci, memuat 141 rencana tindak pemulihan sektor riil dan pengembangan puluhan ribu unit UKM. Juga untuk tujuan yang kurang-lebih sama, Boediono merancang Inpres No. 5/2008 tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008-2009. Rancangan inpres ini rampung saat Boediono mengikuti fit and proper test untuk jabatan Gubernur BI. Inpres yang memuat rencana tindak atas inpres terdahulu (No. 6/2007) ini kemudian diumumkan oleh penggantinya, Sri Mulyani.

Kalau status sektor riil dan UMKM kita saat ini mati suri, itu pertanda dua inpres tersebut tidak implementatif. Berbagai kalangan menduga, Boediono tak bisa mengendalikan para menteri ekonomi, sehingga implementasi dua inpres itu tidak maksimal. Hingga Mei 2009 ini, iklim berusaha belum juga kondusif. Menurut BPS, Indeks Tendensi Bisnis pada triwulan I dan II 2009 masih di bawah 100, pertanda pemerintah belum bisa menumbuhkan optimisme di kalangan pebisnis.

Duet SBY-Boediono tampil ketika banyak orang sedang merasakan puncak resesi ekonomi. Karena tantangannya seperti itu, kita yakin SBY mempercayakan beban penanggulangan krisis ekonomi di pundak Boediono. Maka, kalau pasangan calon presiden-wakil presiden ini memenangi pemilihan presiden 2009, formasi kabinet mereka harus tangguh dan responsif. Katakanlah formasi kabinet yang efektif membentengi kepemimpinan dan kebijakan presiden. Dalam periode 2004-2009, peran membentengi kebijakan kabinet efektif dilakoni JK. Bahkan, dalam beberapa kasus kebijakan ekonomi, JK justru berperan seperti juru bicara pemerintah, dan terbukti sangat efektif. Itulah yang nantinya dibutuhkan oleh duet kepemimpinan SBY-Boediono.

Persoalannya sekarang, sebagian masyarakat sudah telanjur punya persepsi buruk tentang Boediono, sebagaimana bunyi spanduk dalam rangkaian unjuk rasa penolakannya sebagai calon wakil presiden. Mereka yang berunjuk rasa sudah mengetahui karier Boediono, dan bahwa dia tidak bisa dipisahkan dari kasus BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) dengan segala implikasinya. Sebab, pada periode 1996-1998, Boediono menjabat Direktur Satu BI urusan analisis kredit. Dalam periode 1997-1998, dicairkan BLBI sebesar Rp 144,8 triliun untuk bank-bank swasta, dan Rp 267 triliun untuk bank BUMN.

Lalu, per 1998, dia menjabat Kepala Bappenas. Dalam periode itulah dicairkan dana rekap perbankan sebesar Rp 600 triliun. Tentu saja semua harus dikembalikan pada waktunya. Beban pengembalian itu, lagi-lagi, diletakkan di pundak rakyat, melalui APBN, yang setiap tahunnya harus dialokasikan Rp 80 triliun. Semuanya baru lunas pada tahun 2032. Periode 2001-2004 Boediono menjabat Menteri Keuangan. Pada era itulah terbit kebijakan privatisasi dan divestasi yang dikecam berbagai kalangan, karena tidak setuju terhadap penjualan dengan harga murah sejumlah aset strategis, antara lain saham Indosat dan BCA.

Banyak orang sampai sekarang masih jengkel, karena para obligor BLBI mendapat keringanan berupa release and discharge yang membebaskan mereka dari tuntutan hukum. Ketika menyampaikan pidato pencalonannya, Boediono mengakui tugas sebagai wapres penuh risiko. Tapi dia siap melakoninya.

Bambang Soesatyo, Ketua Komite Tetap Perdagangan Dalam Negeri Kadin, Koordinator Wilayah Jawa Tengah dan DIY DPP Partai Golkar

Sepak Terjang Mafia Berkeley di Indonesia

Sumber: http://indonesiancommunity.multiply.com/journal/item/3071/Antek-antek_AS_di_Indonesia_MAFIA_BERKELEY_

Antek-antek AS di Indonesia

"MAFIA BERKELEY"
Mereka Pengkhianat!

Pernah dengar istilah ini? Yaa... pernah dengar tapi mungkin tidak paham apa saja yang sudah mereka lakukan pada negeri Indonesia ini. Mereka nggak lebih dari para pengkhianat bangsa.

Mereka lah penyebab kesengaraan ekonomi rakyat Indonesia. Di antara mereka adalah :
JB Soemarlin, Adrianus Mooy, Sri Mulyani, Boediono, Purnomo Yusgiantoro, Mari Pangestu, dll

Tulisan dibawah ini akan menjelaskan secara detail, apa, siapa, bagaimana MAFIA BERKELEY ini. Mohon baca, ini penting.

Mafia Berkeley dianggap sebagai ’otak’ atas segala carut-marut ekonomi di Indonesia. Terjualnya sebagian besar aset strategis bangsa ini, semakin membengkaknya nilai utang negara dan yang lainnya adalah keberhasilan ’agenda’ mereka. Negara akhirnya ’tergadai’ oleh kapitalis asing. Negara ini pun ’dihisap’ habis kekayaannya. Ujungnya, rakyat semakin hari semakin sengsara.

Apa sebenarnya Mafia Berkeley itu? Siapa saja yang termasuk di dalamnya? Bagaimana operasi mereka sebagai ’komprador’ asing yang setia menjual aset-aset negara? Bagaimana pola rekruitmen mereka? Yang terpenting, mengapa mereka hingga saat ini ’tidak tersentuh’?

Untuk menjawab itu semua, berikut hasil wawancara dengan Kusfiardi (Mantan Koordinator Koalisi Anti Utang/KAU).

Sebenarnya, apa Mafia Berkeley itu?

Mafia Berkeley adalah Organisasi Tanpa Bentuk (OTB), namun memiliki sistem regenerasi yang mapan. Generasi awalnya adalah Prof. Widjojo Nitisastro, Ali Wardhana, Emil Salim, Soebroto, Moh. Sadli, JB Soemarlin, Adrianus Mooy, dan masih sangat banyak lagi. Yang sekarang dominan adalah Sri Mulyani, Moh. Ikhsan, Chatib Basri, dan masih banyak lagi. Mereka tersebar pada seluruh departemen dan menduduki jabatan eselon I dan II, sampai kepala biro.

Ciri kelompok itu ialah masuk ke dalam kabinet tanpa peduli siapa presidennya. Mereka mendesakkan diri dengan bantuan kekuatan agresor. Kalau kita ingat, sejak akhir era Orde Lama, Emil Salim sudah menjadi anggota penting dari KOTOE dan Widjojo Nitisastro sudah menjadi sekretaris Perdana Menteri Djuanda. Widjojo akhirnya menjabat ketua Bappenas dan bermarkas di sana.

Setelah itu, presiden berganti beberapa kali. Yang “kecolongan” tidak masuk ke dalam kabinet adalah ketika Gus Dur menjadi presiden. Namun, begitu mereka mengetahui, mereka tidak terima. Mereka mendesak supaya Gus Dur membentuk Dewan Ekonomi Nasional. Seperti kita ketahui, ketuanya adalah Emil Salim dan sekretarisnya Sri Mulyani. Mereka berhasil mempengaruhi atau “memaksa” Gus Dur; mereka diperbolehkan hadir dalam setiap rapat koordinasi bidang ekuin. Tidak puas dengan itu, mereka berhasil membentuk Tim Asistensi pada Menko Ekuin yang terdiri atas dua orang saja, yaitu Widjojo Nitisastro dan Sri Mulyani. Dipaksakan bahwa mereka harus ikut mendampingi Menko Ekuin dan menteri keuangan dalam perundingan Paris Club pada 12 April 2000, walaupun mereka sama sekali di luar struktur dan sama sekali tidak dibutuhkan. Mereka membentuk opini publik bahwa ekonomi akan porak-poranda di bawah kendali tim ekonomi yang ada. Padahal kinerja tim ekonomi di tahun 2000 tidak jelek kalau kita pelajari statistiknya sekarang.

Yang mengejutkan, Presiden Megawati mengangkat Boediono sebagai menteri keuangan dan Dorodjatun sebagai Menko Perekonomian. Aliran pikir dan sikap Laksamana Sukardi sangat jelas sama dengan Berkeley Mafia.

Presiden SBY sudah mengetahui semuanya dan tetap saja memasukkan tokoh-tokoh Berkeley Mafia seperti Boediono, Sri Mulyani, Purnomo Yusgiantoro, dan Mari Pangestu ke dalam kabinet pemerintahannya.

Mengapa disebut sebagai ’mafia’? Apakah memang membahayakan’?

Sebutan mafia bagi Mafia Berkeley, selain karena mereka adalah sekelompok ekonom yang dirancang untuk mendukung hegemoni Amerika Serikat (AS) dan merusak ekonomi Indonesia, juga mendapatkan dukungan penuh dari lembaga keuangan internasional seperti IMF dan World Bank untuk selalu mendapatkan kekuasaan di Pemerintahan Indonesia di bidang ekonomi.

Kelompok ini sangat berbahaya karena Mafia Berkeley memang dirancang secara sistematis untuk mengontrol ekonomi Indonesia. Kebijakan ekonomi yang diambil berisi empat strategi utama, yakni: kebijakan anggaran yang ketat dan penghapusan subsidi, meliberalisasi keuangan, meliberalisasi industri dan perdangangana serta melakukan privatisasi. Kebijakan yang mereka jalankan tersebut merupakan hasil rumusan dari IMF, Bank Dunia dan USAID.

Bagaimana awal masuknya Mafia Berkeley di Indonesia?

Kelompok mafia tersebut telah dipersiapkan secara sistematis oleh kekuatan luar Indonesia selama sepuluh tahun sebelum berkuasa (1956-1966) sebagai bagian dari strategi Perang Dingin menghadapi kekuatan progresif dan revolusioner di kawasan Asia.

Kelompok yang dikenal dengan Mafia Berkeley ini kebanyakan dari generasi pertamanya lulusan Program Khusus di Universitas Berkeley, California. Universitas Berkeley sendiri merupakan salah satu universitas terkemuka di Amerika. Para mahasiswanya terkenal progresif dan mayoritas anti Perang Vietnam.

Namun, program untuk Mafia Berkeley dirancang khusus untuk orang Indonesia yang dipersiapkan untuk di kemudian hari menjadi bagian dari hegemoni global Amerika. Disebut mafia, mengambil idea dari organisasi kejahatan terorganisasi di Amerika, karena mereka secara sistematis dan terorganisasi menjadi alat dari hegemoni dan kepentingan global di Indonesia.

Atas dasar kepentingan apa mereka ‘ditanam’ di Indonesia?

Selain sebagai bagian dari agen hegemoni global Amerika, Mafia Berkeley sekaligus berfungsi sebagai alat untuk memonitor kebijakan ekonomi Indonesia agar sejalan dan searah dengan kebijakan umum ekonomi yang digariskan oleh Washington. Garis kebijakannya adalah Washington Konsensus yang terdiri dari: kebijakan anggaran yang ketat, penghapusan subsidi, liberalisasi keuangan, liberalisasi industri dan perdagangan, serta privatisasi.

Bagaimana posisi Mafia Berkeley dalam Pemerintah?

Dalam pemerintahan, Mafia Berkeley selalu menargetkan untuk menguasai jabatan di bidang ekonomi dan sumber daya. Jabatan tersebut bisa sebagai menteri, staf ahli maupun posisi lainnya yang langsung berhubungan dalam perumusan kebijakan ekonomi politik. Posisi tersebut sangat strategis.

Menteri Keuangan, misalnya. Selain sebagai penentu kebijakan keuangan negara, sekaligus sebagai bendahara negara. Artinya, tidak satu peser pun uang negara bisa keluar tanpa persetujuan Menteri Keuangan.

Bagaimana kebijakan-kebijakannya saat ini terhadap pembangunan ekonomi Indonesia?

Selama 40 tahun lebih berkuasa, kebijakan ekonomi yang dijalankan oleh Mafia Berkeley dalam pemerintahan tidak pernah memberikan perubahan bagi kesejahteraan rakyat. Namun, hingga saat ini, Mafia Berkeley masih bercokol di sektor-sektor vital, seperti di Departemen Keuangan, Departemen Perdagangan, Departemen Energi Sumber Daya dan Mineral, Bank Indonesia, dan departemen lain yang berkaitan dengan sektor ekonomi strategis lainnya.

Kebijakan yang mereka ambil memang tidak pernah mempertimbangkan aspek kesejahteraan rakyat Indonesia. Mereka lebih memprioritaskan untuk melaksanakan perintah dari IMF dan Bank Dunia.

Berbagai kebijakan ekonomi yang dikeluarkan justru menghambat kemajuan ekonomi dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Bisa disebutkan contoh-contoh kebijakannya?

Utang luar negeri, liberalisasi perdagangan dan keuangan, pencabutan berbagai macam subsidi (termasuk subsidi BBM) dan privatisasi yang menyerahkan aset milik negara pada pihak swasta maupun pemerintah asing.

Apakah Mafia Berkeley berdiri sendiri atau ada dukungan dari pihak luar (asing)?

Mafia Berkeley mendapat dukungan penuh dari pemerintahan negara maju, khususnya Amerika Serikat dan lembaga dan asosiasi ekonomi internasional. Dukungan tersebut ditunjukkan dengan memberikan citra positif bahkan penghargaan skala internasional terhadap Mafia Berkeley, walaupun mereka belum menunjukkan hasil kerja seperti yang digambarkan dalam penghargaan tersebut. Misalnya, waktu mereka memberikan penghargaan sebagai menteri keuangan terbaik kepada Sri Mulyani. Kita kan tahu, saat itu dia baru saja menjabat sebagai Menkeu, belum melakukan kerja yang berarti, tapi sudah dapat penghargaan internasional.

Bagaimana hubungan mereka selama ini dengan ‘tuannya’?

Mereka akan selalu memberikan kemudahan bagi pergerakan modal asing untuk menguasai perekonomian Indonesia, termasuk memastikan Indonesia tetap membayar utang-utang lama dan meneruskan pembuatan utang baru. Dengan ketergantungan utang ini, Mafia Berkeley bisa tetap berkuasa karena memungkinkan pihak asing untuk mengontrol perekonomian nasional melalui agen mereka, yaitu Mafia Berkeley.

Bagaimana Mafia Berkeley mempertahankan eksistensinya?

Mereka sudah memposisikan diri sebagai budak Kapitalisme dan agen asing. Mereka akan melayani seluruh kemauan asing yang berkaitan dengan invasi ekonomi untuk memiskinkan Indonesia.

Layaknya sebuah organisasi, mereka akan melakukan ‘kaderisasi’. Bagaimana pola kaderisasi dan pendanaannya?

Kaderisasi dalam Mafia Berkeley telah dipersiapkan secara sistematis oleh kekuatan luar Indonesia. Program kaderisasi yang terpenting di dalam Mafia Berkeley adalah melalui pendidikan untuk orang Indonesia yang dipersiapkan untuk di kemudian hari menjadi alat dari hegemoni dan kepentingan global di Indonesia.

Apa yang menyebabkan mereka hingga saat ini masih bisa eksis?

Karena mereka mampu melayani dengan baik para majikannya dan rakyat tidak menaruh perhatian serius pada sepak terjang Mafia Berkeley. Belum ada aksi protes dalam bentuk massif yang menggugat kejahatan mereka selama ini. Padahal kekisruhan politik akibat kenaikan BBM yang sekarang terjadi, aktor utamanya adalah Mafia Berkeley.

Lalu bagaimana melawannya hingga mereka semua ‘terusir’ dari negeri kita?

Untuk membersihkan Mafia Berkeley di pemerintahan kita harus memiliki agenda yang terstruktur dan berjalan simultan. Hal penting yang harus kita lakukan adalah bagaimana memperkuat opini publik, bahwa penyebab kesengsaraan rakyat hari ini adalah Mafia Berkeley. Jika rakyat ingin keluar dari kesengaraan ini maka Mafia Berkeley harus disingkirkan jauh-jauh dari seluruh aspek kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Mereka layak disingkirkan, karena mereka adalah agen asing dan pengkhianat.

Catatan:

Klik link di bawah ini. Diskusinya sangat menarik.

http://hizbut-tahrir.or.id/2008/07/08/mafia-berkeley-pengkhianat/