- forkabi selamatkan pak beye
- Oleh wisnu nugroho - 5 Juni 2009 - Dibaca 359 Kali -
-
ibu-ibu anggota majelis dzikir sby keluar hall d prj dengan berbagai tentengan (wisnunugroho.kompasiana.com)
kampanye perdana pak beye dan pak boed di hal d 1 jakarta international expo adalah sebuah kelanjutan. awal dari kampanye itu sudah dimulai sejak 22 februari 2009 di pendapa cikeas, gunung putri, bogor, jawa barat. dari halaman pendapa yang diberi gantungan sembilan lampu itu, semua upaya mempertahankan kekuasaan direncanakan, dilaksanakan, dan rencana itu kini dilanjutkan.
setting-an kampanye tertutup perdana di tempat bu hartati murdaya berbisnis itu tidak jauh berbeda dengan setting-an kampanye-kampanye sebelumnya. kampanye tertutup di magelang, tempat pak beye menimba dasar-dasar ilmu peperangan, menjadi pola yang dipakai untuk kampanye berisi pidato tunggal pak beye itu. di mageleng kampanye tertutup itu diberi nama town hall meeting.
meskipun dirancanng mirip dan nyaris sama, ada berbeda hal berbeda antara kampanye perdana pak beye dan pak boed dengan town hall meeting di magelang. yang mencolok terlihat adalah, tidak terisi penuhnya kursi yang telah disiapkan foxindonesia. kursi di depan panggung tempat pak beye hanya terisi separuh. di sisi kiri dan kanan ada semperempat ruangan berisi kursi yang kosong. sementara saat kampanye demokrat di magelang, kursi yang di siapkan sudah penuh bahkan sejak satu jam sebelum acara di mulai.
hari yang dipilih mungkin berpengaruh. di magelang acara dilakukan minggu pagi. di kemayoran acara dilakukan kamis malam. di magelang adalah akhir masa kampanye. di kemayoran adalah awal masa kampanye. mungkin ini berpengaruh. jadi soal tidak penuhnya hall d 1 masih bisa dimaklumi atau masih ada harapan perbaikan. itu tentu saja untuk yang berpikir optimistik. hehehe.
tapi bukannya untuk kampanye pak beye-pak boed, ada 24 partai politik pendukung ya? kemana mereka semua? jangan-jangan memang benar apa yang dikatakan pak kalla. bus boleh parkir di cikeas sana, penumpang ada di mana-mana.
di luar persoalan itu, dalam kampanye di kemayoran, pak beye dan juga pak boed memang harus berterima kasih pada forkabi. anda tahu forkabi kan? ya. forum komunikasi anak betawi yang duduk sebagai ketua dewan penasehat adalah mayor jendral purnawirawan tentunya, nachrowi ramli.
sampai pukul 19.00 seperti jadwal acara yang direncanakan, hall d 1 hanya berisi separuh saja. pada jam itu, pak beye dan pak boed sudah datang dan menunggu di ruang tunggu. sampai pukul 19.25, kursi masih lowong. namun, sesaat kemudian, ratusan orang dengan seragam putih hitam bertuliskan forkabi bergelombang datang. pukul 19.30, saat pak beye dan pak boed masuk hall d 1, ruangan sudah lumayan terisi. meskipun demikian, massa entah dari mana asalnya tetap diijinkan masuk dari pintu-pintu rahasia, sebuah tindakan terlarang jika pak beye berposisi sebagai presiden.
pidato kemudian dibacakan pak beye dengan bantuan dua teleprompter di sisi kiri dan kanannya. empat puluh menit lamanya pak beye berpidato disauti tepuk tangan yang kali ini tidak dilarang dan diatur. ada juga teriakan-teriakan lanjutkan yang dikomando sehingga mengambah semarak acara.
meskipun berbeda dalam kepadatan massa, kampanye di magelang dan di kameyoran sama dalam hal logisitik. bajir logistik ada di mana-mana. di masing-masing kursi diletakkan kaos, banner, stiker, kalender, dan alat peraga kampanye lainnya. tidak usah saya ceritakan seperti apa bentuknya karena semua televisi terutama yang menjadi televisi resmi cikeas sudah menayangkannya.
ngomong-ngomong, anda kebagian aneka macam alat peraga kamapnye pak beye-pak boed atau tidak?
yang hadir di kemayoran seperti ibu-ibu majelsi dzikir sby dalam foto diatas, bahkan kesulitan harus membawa pulang aneka atribut kamapnye.
1,2,3 jangan coblos semuanya.
contrengaja ergo sum
Tags: boediono, contrengaja.com, hartati murdaya, kampanye pilpres
Friday, 5 June 2009
Kampanye SBY dan Kursi-kursi Kosong
42 Bank Penerima BLBI Selewengkan Rp 62,6 Trilyun
Rabu, 28 Juni 2000
Audit Investigatif BPKP terhadap BLBI
42 Bank Penerima BLBI Selewengkan Rp 62,6 Trilyun
Jakarta, Kompas
Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Arie Soelendro mengakui, dari Rp 63,6 trilyun dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang berhasil ditelusuri, terungkap adanya dana senilai Rp 62,6 trilyun yang diselewengkan oleh 42 bank penerima BLBI.
"Penyelewengan itu memenuhi dua unsur pidana. Pertama, berindikasikan pelanggaran terhadap ketentuan tindak pidana korupsi (TPK). Kedua, pelanggaran terhadap ketentuan tindak pidana perbankan (TPP). Ketiga, yang tidak dikategorikan TPK maupun TPP, tetapi potensial dapat mengoreksi kewajiban yang harus dibayarkan oleh pemerintah terhadap BI," tandas Soelendro dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IX DPR di Jakarta, Selasa (27/6).
Dari jumlah dana BLBI sebesar Rp 144,5 trilyun, ungkapnya, BPKP mendapat tugas untuk menelusuri dana BLBI sejumlah Rp 75 trilyun dari 10 bank beku operasi (BBO) dan 32 bank beku kegiatan usaha (BBKU). Dari dana BLBI sebesar Rp 75 trilyun yang harus ditelusuri oleh BPKP, BPKP hanya berhasil menelusuri penggunaannya sebesar Rp 63,6 trilyun.
Ternyata, dari Rp 63,6 trilyun dana BLBI itu, sebesar Rp 62,6 trilyun atau lebih dari 98 persennya diselewengkan oleh 42 bank penerima BLBI. Sedangkan sisanya yang Rp 11,4 trilyun masih belum jelas data penggunaannya.
Dari total dana BLBI yang dikucurkan sebesar Rp 144,5 trilyun, Rp 75 trilyun ditelusuri oleh BPKP, sedangkan sisanya sebesar Rp 69,5 trilyun ditelusuri oleh BPK, yaitu terhadap BI dan bank dalam likuidasi (BDL).
Ketika Kompas menanyakan bank mana saja di antara 43 BBO dan BBKU yang terkait TPK dan TPP, Soelendro mengaku tak secara spesifik mengetahui datanya.
Begitu juga ketika ditanyakan jumlah selisih angka yang bisa dikoreksi pemerintah atas penerbitan obligasi BLBI kepada BI. "Saya tidak tahu jumlahnya. Ini yang harus dikoordinasikan bersama dengan BPK yang pernah mengaudit kembali neraca awal BI per 31 Desember 1999. Setelah itu baru kita koordinasikan lagi kepada Menteri keuangan," lanjutnya.
Saat ini, menurut Soelendro, BPKP sedang menyusun laporan hasil audit itu. "Kami akan menyelesaikan selambat-lambatnya akhir Juni mendatang," ujarnya.
Di tempat terpisah, Auditor Utama Keuangan Negara II BPK Seno menyatakan, sekarang ini laporan itu oleh BPK masih dalam tahap penyusunan. "Menurut catatan kami, baru 10 bank yang sudah selesai disusun laporannya oleh tim kami. Padahal tim audit investigatif audit harus memeriksa 48 bank penerima BLBI, yang meliputi lima bank take over (BTO), 15 BDL, 10 BBO, dan 18 BBKU," ujarnya di ruang kerjanya.
Di bagian lain, Soelendro juga mengungkapkan adanya dana nonbudgeter (off-budget) di Ba-dan Urusan Logistik (Bulog) yang sudah dilaporkan kepada Kepala Bulog Rizal Ramli dan Menko Ekuin Kwik Kian Gie.
Berdasarkan audit BPKP, selama kurun 1 Januari 1998 sampai 31 Desember 1999 di Bulog ditemukan penerimaan dana off-budget yang jumlahnya Rp 2,6 trilyun, sedangkan pengeluarannya Rp 2,8 trilyun lebih. Me-nurut rumus arus uang, ungkapnya, harusnya saldonya sekitar Rp 250 milyar. Namun, ternyata saldo awalnya Rp 488,17 milyar.
"Dengan angka itu, kami juga bertanya. Apakah pengeluarannya yang salah, ataukah penerimaannya yang keliru. Sebab, terus terang kami tidak punya data pendukungnya. Sebab, data yang kami buat itu hanya disusun berdasarkan catatan Bulog sendiri, " tambahnya.
Dalam dengar pendapat itu, anggota Dewan juga menanyakan perihal dana sebesar Rp 3,553 milyar yang diterima BPKP dari Bulog. "Harusnya, sebagai auditor, BPKP tidak boleh menerima dana itu apa pun alasannya. Sebab hal itu dapat mempengaruhi hasil audit," kata FX Soemitro (Fraksi PDKB) dan H MS Kaban (Fraksi Reformasi).
Ia mengakui, BPKP memang menerima dana dari Bulog dengan dalih untuk koperasi Karyawan BPKP dan kepentingan audit BPKP lainnya di sejumlah Depot Logistik (Dolog). Namun dana itu sudah dikembalikan kepada Bulog, Oktober 1997.
Soelendro juga mengungkapkan adanya dana Rp 377,09 milyar dari jumlah Rp 2,8 trilyun dana off-budget, yang selama kurun waktu Januari 1998 sampai Desember 1999 telah digunakan, di antaranya diterima untuk koordinasi dengan BPK (Rp 80 juta), koordinasi dengan DPR (Rp 566 juta) dan BPKP (Rp 416 juta). (har)
Posts
