Menelusuri Sisi Aneh: Sisi Lain Pak Boed yang Saya Kenal
Saya pikir banyak orang Indonesia pasti mengenal sosok Faisal H Basri (FHB), SE, MA. Ia sering muncul di TV seagai
Faisal H Basri
seorang analisis ekonomi kawakan. Ia adalah seorang ekonom lulusan Vanderbilt University, Tennessee – Amerika. Bahasa yang lugas, penampilan sederhana melekat pada sosok pria kelahiran Bandung 50 tahun silam. Ia sempat terjun di dunia politik dengan mendirikan partai PAN dan menjadi Sekjen Pertama PAN. Ia pula menpionirnya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) namun kini tetap setia menjadi staf pengajar FE-UI.
Munculnya nama Bapak Faisal Basri mungkin menjadi titik nadir pro-kontra bagi mereka yang tidak menyukai bahkan timbulnya aksi gerakan anti Say No to Boediono, Say Yes to Budi Anduk. Hal ini muncul dari tulisan yang sangat memukau dari Faisal H Basri yakni Sisi Lain Pak Boed yang Saya Kenal di blog kompasiana-nya. Di blog tersebut, pak Faisal sebutkan bagaimana pertemuanya pertama pada Pak Boediono lalu secara berurutan menceritakan sisi lain dari Pak Boediono. Pak Boediono adalah seorang ekonom handal, itu pasti karena beliau adalah seorang Guru Besar Ekonomi.
Dalam artikel tersebut Pak Faisal menuliskan bagaimana sosok Boediono yang bersahaja, santun dan memegang teguh dan bekerja keras sesuai prinsip-prinsip ekonomi yang dianutnya.
Sikap rendah hati itulah [red: Pak Boediono] yang paling membekas pada saya. Lebih banyak mendengar ketimbang bicara. Kalau ditanya yang “nyerempet-nyerempet,” jawabannya cuma dengan tersenyum. Saya tak pernah dengar Pak Boed menjelek-jelekkan orang lain, bahkan sekedar mengkritik sekalipun. – kutipan : Sisi Lain Pak Boed yang Saya Kenal
*******
Menulusuri Sisi : Sisi Lain Pak Boed yang Saya Kenal
Ekonom UI, Faisal Basri
Tulisan pak FHB memang sangat diperlukan untuk membangkitkan citra yang seimbang atas sosok Pak Boediono. Begitu juga halnya pada pencitraan (Alm) Ali Alatas, Amien Rais, SBY, DN Aidit ataupun Soeharto. Bagi mereka yang dekat dengan pak Harto, mereka merasakan getaran kesederhanaan, kesantunan sekaligus ketegasan dalam diri beliau. Namun, disisi lain kita merasakan hal yang berbeda, sebagian masyarakat mungkin benci akan tindakan refresif (Alm) Soeharto mengejar dan membunuh dengan sadis para simpatisan PKI yang tidak tahu menahu kejadian Gestapu, mengejar para aktivisis yang menentang aksi KKN. Dan siapa sangka Jenderal dengan Senyum manisnya dengan bicara begitu santun bisa begitu “dingin” dan terjadi praktik KKN dimasanya. Begitu juga sosok Aidit yang dicam “beringas” dan “amoral”, namun disisi lain ia memiliki sifat-sifat yang begitu halus dan etos baik di partai maupun dikeluarga dan sahabatnya.
Masa lalu telah berlalu, kita harus menatap masa depan dengan belajar dari sejarah masa lalu. JAS MERAH, jangan sekali-kali melupakan sejarah, itulah pesan Bung Karno kepada kita. Begitu hendaknya kita menyikapi pro dan kontra atas pribadi Boediono. Mengapa ada yang pro dan mengapa ada kontra, adalah hal yang wajar dalam suatu sistem demokrasi. Namun, setiap pro dan kontra hendaknya memiliki landasan yang jelas, mengapa pro dan mengapa kontra. Dan alangkah baiknya jika kita bukan seperti Burung Beo yang hanya mengikuti apa kata orang tanpa memahami betul kondisi-kondisi sebenarnya.
Disisi lain, saya agak merasa aneh pernyataan Pak FHB beberapa waktu dulu ketika beliau berada di Padang-Sumatera Barat dan ditanya oleh Padang Today, bagaimana pandangan FHB jika Boediono dipilih sebagai cawapres.
“Saya menilai sayang jika Prof. Boediono ditempatkan sebagai Wapres,dia itu teknokrat, lebih tepat jika dia mengurus persoalan ekonomi dan moneter di level menteri, akan lebih optimal,”
Ditambahkan Faisal, kemampuan Boediono justru akan terhambat jika dia diposisikan sebagai Wapres.
“Pak Boediono diakui dunia sebagai pakar ekonomi moneter, kemampuannya justru dibutuhkan untuk mengelola ekonomi dan moneter kita, yang menjadi domain kerja Menko Ekonomi serta Gubernur BI, jadi kalau dia ditempatkan di Wapres justru kontraproduktif,” ungkap FHB.
Pak FHB saat ini tampak sekali mendukung SBY-Boediono, padahal pada 20 Desember Faisal Basri mengemukan kegagalan ekonomi SBY yang selama ini dimotori Boediono sebagai Menko Perekomian dan Menkeu Sri Mulyani. FHB mengingatkan kepada masyarakat agar tidak terjebak dengan janji-janji SBY saat melakukan kampanye. Ia mengatakan tersebut d Hotel Aston Atrium Jakarta – RakyatMerdeka
“Hati-hati saat kampanye bila SBY bicara tentang angka pengangguran dan kemiskinan menurun….. Presiden yang dipilih berhasil alakadarnya. Tidak ada perbaikan secara signifikan. Apa gunanya dipilih lagi. Buat apa kita pilih yang katanya doktor, bintang empat (jenderal), ahli pertanian,”
Pengangguran misalnya, terjadi pengurangan atau penurunan angka pengangguran dari 9,1 persen tahun 2007 menjadi 8,1 persen tahun 2008.
“Tapi itu di sektor informal, pedagang kaki lima yang tidak ada pensiun, tidak ada tunjangan kerja. Beginilah kalau presidennya jaim (jaga image), berbedak terus, berkosmetik terus,”
Faisal menambahkan, selama kepemimpinan SBY, telah tercipta jurang yang cukup dalam antara si kaya dan si miskin. Subsidi yang diberikan tidak tepat sasaran dan lebih banyak dinikmati oleh orang kaya.
Bahkan belum sebulan yang lalu yakni 27 April 2009, Faisal Basri secara gamblang menulis Menakar Kinerja SBY-JK di Kompas cetak :
Selama tahun 2004-2008, anggaran untuk memerangi kemiskinan naik hampir empat kali lipat, tetapi angka kemiskinan hanya turun 1 persen saja. Bukti tumpulnya kebijakan ekonomi untuk memberantas kemiskinan terlihat pula dari perbandingan dengan negara-negara tetangga.
Pemerintahan SBY-JK juga bisa dipandang terseok-seok dalam memerangi pengangguran dan meningkatkan kualitas pekerja. Angka pengangguran terbuka memang turun sedikit dari 9,9 persen pada tahun 2004 menjadi 8,4 persen pada tahun 2008. Namun, pada periode yang sama terjadi peningkatan underemployment (separuh menganggur) dari 29,8 persen menjadi 30,3 persen.
Pemerintahan SBY-JK gagal untuk menghasilkan pola pertumbuhan ekonomi yang sehat dengan mengutamakan penguatan sektor produksi barang. Yang paling mencolok adalah kinerja industri manufaktur.
Dari analisis tajam seorang FHB 1 bulan yang lalu atas kinerja ekonomi pemerintah SBY-JK selama 2004-2008 yang hampir3 tahun dipimpin oleh tim ekonomi Boediono sudah gagal. Analisis yang tajam dari FHB pada tanggal 27 April 2009 tidak jauh berbeda dengan analisis 5 bulan lalu pada 29 Desember 2008 dan juga sebelum-belumnya. Namun, pasca Boediono dipinang SBY, pola analisis FHB berubah dan bisa dikatakan lebih dari 100 derajat. Apakah analisis tajam FHB sudah terbeli oleh politik? Apakah FHB akan kembali masuk ke politik seperti pada tahun 1998 silam?
*******
Pemaparan Pak FHB mengenai Boediono merupakan salah satu tulisan terpercaya, dan patut diberi apresiasi yang selayaknya karena berdasarkan realitas kedekatan dan analisisnya. Secara garis besar, FHB menggambarkan sosok kepribadian yang unggul dalam diri Boediono. Kepribadian yang unggul inilah yang membawa dirinya menduduki posisi yang strategis di negeri ini. Namun, kita harus juga menelusuri sisi lain, hal yang tidak bisa kita lupakan dalam perjalanan bangsa ini yakni BLBI dan Agenda Penjualan BUMN Strategis serta Perbankan BPPN yang mana total kerugian negara akibat aksi ini mencapai ribuan triliun. Kita perlu tahu bahwasanya agenda-agenda tersebut merupakan buah dikte dari IMF pada saat itu (2002). Dan kita pun sudah melihat adanya ketimbangan tulisan pak FHB pada 14 Mei dengan 27 April.
Dalam kesempatan ini, saya akan mengutip langsung pernyataan Pak Boediono atas Agenda IMF tersebut dengan tulisan pink (versi Inggris) di Jakartapost (27 Februari 2002):
Menteri Keuangan Boediono menyatakan optimismenya pada hari Selasa bahwa pemerintah sanggup memenuhi “Agenda Utama” yang dikeluarkan IMF sebagai syarat bantuan pendanaan [catatan: utang masih dikatakan sebagai dana bantuan].
Agenda-agenda IMF diantaranya adalah:
- Negara harus menjual BUMN-BUMN strategis kepada pemilik modal dengan harga yang diintervensi oleh IMF. Indosat, Telkom adalah salah satu buah produk IMF pada saat itu.
- Negara harus menjual bank-bank BPPN seperti BCA, Danamon, BII, dengan harga jauh dibawah kewajaran yang akan membebani anggaran (BLBI) hingga ratusan triliun. Salah satu contohnya adalah menjual BCA seharga 10 Triliun padahal harga obligasi rekap yang melekat pada BCA 58 triliun + aset-aset tetap. Negara dirugikan lebih dari 50 triliun + bunga berjalan yang jika ditotalin hampir 100 triliun. Inilah kasus BLBI yang hingga saat ini masih meninggalkan ketidakadilan bagi rakyat yang tidak tahu menahu.
- Negara harus mengurangi dan pada akhirnya harus menghapus subsidi minyak, air, listrik dan pendidikan. Kebijakan ini terus dilakukan dan pada Desember 2008, secara resmi pemerintah SBY-JK mengatakan “Tidak ada lagi subsidi minyak, kita kembali ke harga pasar“. Untuk pendidikan, diterbitnyalah UU BHP. Dengan adanya penghapusan subsidi, maka perusahaan asing baik disektorBBM maupun pendidikan akan menjadi tuan di tanah kita.
- Negara secara tidak langsung dipaksa untuk mengekspor barang-barang mentah ke luar negeri lalu diimpor dalam bentuk barang jadi.
- Negara harus tetap mengutamakan memberi bantuan yang besar kepada lembaga-lembaga/perusahaan besar. Ini disebut juga sebagai paham trickle down effect
Pihak IMF diperkirakan tiba bulan depan di Jakarta untuk mereview program reformasi ekonomi negara ala IMF. Bantuan IMF sangatlah penting dan mendesak (krusial) bagi pemerintah untuk penjadwalan kembali skema pembayaran utang dengan [rentenir] Paris Club pada April 2002 mendatang.
Boediono sangat meyakini konsep reformasi ekonomi yang didikte oleh IMF. Tujuan IMF, Paris Club, WB dan begitu juga agen EHM seperti John Perkins akui adalah membuat kesepakatan untuk memberi pinjaman ke negara lain, jauh lebih besar dari yang negara itu sanggup bayar. Dalam kesepakatan antarnegara itu, IMF, EHM CS berusaha menekan negara-negara lain agar memberikan 90 persen dari pinjamannya kepada perusahaan-perusahaan AS, seperti Halliburton atau Bechtel. Kemudian perusahaan-perusahaan AS tersebut akan masuk membangun sistem listrik, pelabuhan, jalan tol dan lainnya di negara-negara berkembang. Setelah mendapatkan utang, AS akan memeras negara tersebut sampai tak bisa membayarnya. Dengan alasan itu, barulah AS akan mendesak negara-negara lain untuk menyerahkan sumber kekayaan alamnya, seperti minyak, gas, kayu, tembaga dan lainnya ke AS. Bagaimana jika negara-negara itu menolak? John Perkins menyatakan, mereka bisa saja dibunuh. Ini bukan isapan jempol. Dua tokoh dunia, yakni Presiden Panama Omar Torijos dan Presiden Ekuador Jaime Rojos dibantai karena menolak kerja sama dengan AS. [beli buku : John Perkins : Confession of EHM - coba search internet tentang The Dead of Omar Torijos dan The dead of Jaime Rojos]
“Agenda Utama adalah persyaratan dan perihal yang harus pemerintah laksanakan. Tapi, saya yakin bahwa kita mampu memenuhi semua persyaratan tersebut tepat waktu.”, ungkap Boediono kepada Wartawan setelah sesi dengar pendapat di Komisi IX DPR.
Dari jumpa pers tersebut, sangatlah jelas bahwa Boediono sebagai Menkeu di era Gotong Royong sangat patuh pada IMF dengan agenda menjual Indonesia ke tangan swasta dan asing.
Ia [Boediono] tidak menjabarkan secara jelas apa saja “Agenda Utama” IMF tersebut. Namun, Boediono memastikan bahwa penjualan 51% saham BCA [berada dibawah naungan BPPN] dengan proses yang kredibel, dan strategi yang jelas untuk mengatasi utang yang membengkak dari Bank-Bank BPPN (yang mendapat likuiditas BLBI) hasil utang para pemilik bank tersebut, termasuk dalam daftar “Agenda Utama IMF mendesak Indonesia”.
Sejarah gamblang Boediono (Menkeu) bersama Menko Dorodjatun dan Meneg BUMN Laksamana Sukardi secara tidak langsung mengubah utang para bankir menjadi utang rakyat. Menjual BUMN kepada Temasek sehingga satelit strategis untuk keamanan dan kedaulatan negara kita dikuasai Singapura. Hal senada disampaikan Prof. Mubiyarto, bahwa sejak private debt [utang para bankir/swasta] dijadikan public debt [utang rakyat], sejak utang para konglomerat ”ditalangi” pemerintah, perbankan selalu mendapat subsidi, industri perbankan yang seharusnya menghasilkan pendapatan (revenue) ternyata menjadi beban (expenditure) negara/rakyat yang dibayar terus oleh pemerintah hingga saat ini. Pada tahun 1998, ”bunga utang” para konglomerat yang dibebankan kepada APBN besarnya Rp 60 trilliun, empat kali lipat dari anggaran untuk pendidikan yang hanya sekitar Rp 15 trilliun. Inilah salah satu kebijakan yang mungkin Pak Faisal Basri harus juga uraikan secara mendetil dalam tulisan beliau Sisi Lain Pak Boed yang Saya Kenal
Untuk isi pernyataan pers lengkap dari Boediono pada 27 Februari 2002, silahkan baca berita aslinya di Boediono upbeat on meeting key IMF programs.
Ada catatan lain yakni pada waktu menjabat sebagai Menteri Keuangan saat pemerintahan Megawati Soekarnoputri, dia menyatakan bahwa pada dasarnya subsidi bagi rakyat harus dihapus. Dan ketika para petani tebu meminta proteksi, Boediono dengan enteng menyatakan, ”Kalau petani tebu merasa bahwa menanam tebu kurang menguntungkan, tanamlah komoditas lain yang lebih menguntungkan.” (sinarharapan)
*********
Hendaknya kita mencari pemimpin dengan sosok yang sebisa mungkin memenuhi berbagai kriteria, tidak hanya berkutat pada kepribdian semata. Kepribadian Pak Boediono dengan gaya hidup bersahaja, santun, dengan etos kerjanya patut diteladani oleh siapapun juga. Namun, ada banyak sosok tokoh Indonesia yang bersahaja dengan etos kerja tinggi yang paham betul dan tahu solusi ekonomi yang jauh lebih merakyat dibandingkan langkah-langkah tim ekonomi saat ini termasuk didalamnya Boediono. Peningkatan anggaran APBN 3 kali lipat sejak 2004 tidak menghasilkan kesejahteraan berarti bagi rakyat kecil, bahkan sebaliknya jumlah rakyat miskin meningkat atau setidak-tidaknya tidak berubah dari angka 36 juta jiwa penduduk miskin, disisi lain para konglomerat membukukan terus kekayaan dan asetnya meningka. Sebenarnya ada banyak orang yang berpotensial disekeliling kita, namun kita selalu merendahkan orang lain yang berpotensi karena memang kita tidak memberi kesempatan mereka untuk berkiprah dan berkontribusi lebih banyak untuk negeri ini. Hanya orang-orang dekatlah dengan penguasa yang memiliki akses yang tinggi untuk sebuah jabatan atas nama “rakyat”.
Terpilihnya Boediono sebagai cawapres SBY, kita berikan ucapan Selamat. Namun, jangan sampai kita lupa perjalanan sejarah Indonesia, terutama perjalanan perekonomian bangsa ini. Bagaimana saat ini dan 10 tahun silam, kebijakan ekonomi kita masih jauh dari amanah pasal 33 UUD 1945. Begitu besar anggaran dikeluarkan untuk mensubsidi bankir-bankir kaya melalui pembayaran utang najis yang disulap dari utang swasta/bankir menjadi utang rakyat/negara.
Dan jika ada pihak yang menyangkal bahwa Boediono tidak mendukung IMF, maka mintalah pak Boediono mencabut ulang konferensi pers dan segala bentuk kebijakan “Agenda Utama” IMF pada tahun 2002.
Salam Perubahan,
15 Mei 2009, ech-nusantaraku
Baca Juga Ulasan Komprehensif oleh Sdr Rusdi Mathari:
Pak Boed yang Tidak Saya Kenal (Artikel 1 — Artikel 2 — Artikel 3 )
Posts
Wah, diskusi semakin seru. Boleh ya menambahkan beberapa link berita yang menarik soal moneter.
Mantan Menteri Koordinator Ekonomi Kwik Kian Gie berteriak menyingkap kasus BLBI di depan Panitia Kerja DPR
http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=17708&cl=Berita
“Kwik, selaku Menteri Koordinator Ekonomi era Gus Dur, mengaku pernah meneken sejumlah LoI dengan IMF. Namun Kwik menolak membudak kepada lembaga dunia tersebut. “Tapi dalam perkembangannya saya dikhianati,” tuturnya.”
Nota Kesepakatan (LoI) Dengan IMF tahun 2001 Ditandatangani
http://dte.gn.apc.org/Aiu19.htm
“Presiden Megawati Soekarnoputri mengingatkan rakyat Indonesia bahwa dengan dilanjutkannya kembali program pinjaman IMF bukan menjadi alasan rakyat Indonesia untuk berpesta pora. Paket IMF adalah utang, bukan hibah. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa Indonesia tidak boleh terus menjadi negara pengutang.”
Indonesia and IMF to finalize agreement in two weeks
http://lists.essential.org/stop-imf/msg00281.html
Coordinating Minister for the Economy, Finance and Industry Kwik Kian Gie
said the government and the IMF had agreed on the draft following a
two-week
review by the team of the government’s programme, as part of the
43-billion-dollar bailout plan.
Asked if the new letter of intent would be used by the IMF to pressure
President Abdurrahman Wahid’s new government, Kwik said: “No, I didn’t even
discuss that issue at all … there are no traps, there are no (hidden)
political agendas at all.”
Tambahan:
ANALISIS EKONOMI SRI MULYANI INDRAWATI: Program Ekonomi Kabinet Baru dan IMF
http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0009/04/UTAMA/prog01.htm
“LoI tersebut jelas merupakan surat resmi atas nama pemerintah dan bukan atas nama pribadi Pak Kwik. Perubahan menteri ternyata telah menyebabkan LoI tersebut ditinjau ulang. Ada dampak baik dan buruk dari fenomena tersebut. Dampak buruknya adalah pertanyaan serius dari dunia internasional mengenai ada atau tidaknya konsistensi, komitmen, kepastian, dan kesungguhan dari setiap janji dan ketetapan Pemerintah Republik Indonesia.”
Lanjut diskusinya…
Kita kritisi sekalian Rizal Ramli…pada waktu beliau menjabat menko ekuin…
Pada suatu ketika ada mata kuliah manajemen dosennya crita sbb: pak dosen ini terima telpon dari perusahaan grup sinivasan untuk ditawari menjadi konsultan bagi perusahaannya dgn gaji yang besar kemudian ditolak dg alasan sibuk mengajar tidak mungkin hadir tiap hari ke perusahaan, tak berapa lama telpon lagi perusahaan tdk mengharapkan hadir tiap hari dan cenderung memaksanya agar pak dosen mau menerima, dosen saya menjadi curiga mesti perusahaannya dalam kondisi gawat dan tetap pada pendiriannya tidak bersedia. Karena penasaran dosen saya cari informasi dan didapatkan bahwa perusahaan sinivasan lagi diusut oleh kejaksaan agung tentang BLBI yg diterimanya. Pada saat di telpon lagi tawaran itu langsung di tolak dg tegas dan disarankan cari orang lain. Ternyata pak Rizal Ramli yang pd saat itu menjabat menko perekonomian. Apa yg terjadi, presiden gusdur mengeluarkan penghentian penyidikan thd sinivasan!!, ini karena Rizal Ramli melobi gusdur dan dikatakan jika perusahaan grup sinivasan memiliki tenaga kerja yg bnyk jika di tutup akan terjadi PHK massal. Malah kalau gak salah gusdur malah diajak meninjau pabriknya . Pada era sby-jk kasus SP3 nya di cabut dan diusut lagi…hasilnya sinivasan bunuh diri krn ketakutan….Bgmn rizal ramli yang terlibat konflik kepentingan pd saat menjabat menko perekonomian sekarang lantang suaranya ingin jadi presiden dan memperkenalkan ekonomi kerakyatan jika jadi presiden, tiap ada rizal ramli bicara tentang perekonomian indonesia di TV pasti ku ganti canel nya atau ku matikan karena muak….
To: Callighan
Terima kasih atas bantuannya memberi ulasan berita.
Oleh karena itu, saya telah memberi jawaban dari sisi lain di
http://nusantaranews.wordpress.com/2009/05/15/menelusuri-sisi-sisi-lain-pak-boed-yang-saya-kenal/#comment-5150
*****
To: dimejo
Jawabannya tersirat sudah saya sampaikan di komentar #5150 diatas.
Yang tepatnya adalah pada 26 Oktober 2000 Jaksa agung menunda proses hukum terhadap 21 obligor agar mereka punya kesempatan melunasi dana BLBI. Ini keputusan dilematis, disisi lain meminta agar mereka bekerja optimal dan membayar atau dipenjara langsung. Ini saya masih bingung, dan bisa jadi ini kesalahan Rizal Ramli.
Namun, kesalahan Rizal Ramli rupanya dilakukan kembali oleh SBY, bahkan lebih dashyat lagi, bukan hanya memberi waktu tapi SBY menyambut dengan karpet merah di Istana para Obligir BLBI yang menjadi tersangka hukum. You see….
Menerima para obligor BLBI di Istana tentu saja merupakan penghormatan yang berlebihan sekaligus tidak wajar bagi para obligor yang sudah berstatus sebagai tersangka korupsi tersebut. Apalagi mengingat bahwa pada bulan yang sama Presiden SBY sempat menolak permintaan resmi sejumlah tokoh nasional seperti Try Sutrisno, Amien Rais, Wiranto, Drajad Wibowo, Marwah Daud, dan lain-lain untuk beretemu dalam rangka menyampaikan aspirasi sengketa Blok Cepu. Obligor diterima, tokoh yang memperjuangkan Blok Cepu tidak diterima. Coba lebih telaten….Trims
Maaf,
Boleh saya kutip tulisannya untuk dimuat di:
http://www.capresindonesia.wordpress.com
Sebagian atau seluruhnya?
Saya akan beri link dan referensi ke URL ini.
Terimakasih
hmm…. kayak gitu kok pro rakyat….
tak ada pilihan….
sama kayak pertanyaan saya tadi om…terus besok mau nyontreng siapa nih?? Paling gak jangan golput dan yang terbaik walopun di antara yang terburuk…..=)
http://sendit.wordpress.com
Gak ada yang aneh dari komentar-komentarnya Faisal Basri, nama artikelnya aja “SISI LAIN Pak Boed…” jadi selain “SISI LAIN” yang disebutkan di artikel itu ada “SISI LAIN”-nya lagi.
om, minta izin ngelink blognya di fb saya… makasih…
Oke..Thanks
Siapa pun Calonnya, pasti ada keunggulan dan kekurangannya…
Tinggal qta saja yang menimbang yang mana yang terbaik !
Memilih adalah Hak dan Kewajiban,
Setuju untuk tidak GolPut…
Saya pribadi sih tidak berniat golput, namun keinginan saya, mungkin juga keinginan saudara2 lainnya yang cukup sederhana kayaknya diabaikan.
Apakah ada capres-cawapres berikut partai pendukung mereka berani secara tegas dan bersedia teken kontrak politik, apabila terpilih memimpin bangsa ini, untuk menjalankan secara nyata 2 pasal saja dalam UUD 45 ? Pasal 33 dan pasal 34.
Secara pribadi saya pikir ini 2 hal yang paling penting untuk segera dilaksanakan, bukan selalu dijadikan semboyan kosong dalam mencapai kekuasaan
Mas, walaupun hukum negara kita menganut asas kebebasan berkontrak yang artinya kontrak politik bisa dibuat dan mengikat secara hukum, sulit untuk men-draft dan mewujudkanya.
Pertama-tama, pihaknya siapa? Apa yang dijadikan pihak itu rakyat dan pemimpin? Kalau ya, itu artinya rakyat bisa melakukan class-action suit jika terjadi wanprestasi atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh si pemimpin. Ini risiko besar bagi sang tokoh., karena akan berimbas pada publikasi dirinya.
Masalah lain yang dapat muncul adalah akibat hukumnya. Bila muncul perkara, pengadilan mana yang memiliki kompetensi absolut dan relatif? Belum lagi default clause dalam kontrak yang harus dibuat untuk memberikan sanksi bagi si pelanggar/pelaku wanprestasi atau pelaku perbuatan melawan hukum.
Oleh karena itu, kalau bicara soal “kontrak politik”, yang sebenarnya dibicarakan adalah semacam nota kesepahaman, yaitu perikatan yang tidak memiliki akibat hukum yang tegas. Tidak seperti kontrak.
Jadi ya realistis saja. Sistem presidensial (terutama presidensial dengan pemilihan langsung) “mengunci” rakyat untuk memilih siapa yang paling rakyat percayai untuk menjalankan negara dengan catatan bahwa rakyat tidak memilki andil dalam menentukan program atau kebijakan dari sang presiden dan jajaran eksekutif-nya, kecuali jika rakyat yang dimaksud dapat menyuarakan concern mereka melalui partai politik yang dimana mereka adalah anggota. Sederhanya, sistem presidensial dengan pemilihan secara langsung tanpa adanya GBHN membuat kontrak politik apapun menjadi tidak berguna.
Dalam keadaan seperti ini, cara yang efektif adalah menjadi anggota partai yang memiliki kursi di DPR dan suarakan aspirasi dari jalur tersebut demi mengontrol dan turut serta dalam penentuan kebijakan pemerintah. Sesungguhnya partai politik merupakan penyambung aspirasi anggota-anggotanya yang merupakan konstituen partai.
moga aja siapapun presidennya kebebasan berkumpul&beragama… (kasian tu kaum minoritas.. coba posisikan mereka jd kita.. ) orang miskin& terlantar bener2 dibiayayai oleh negara & y terpenting anggaran pendidikan&kesehatan menjadi prioritas utama dalam pengelolaan t transparan&pengawasan y ketat…
hidup lah rakyat kecil… btw pilihan sy SBY&BOEDIONO.. terlepas apapun
tp sy jamin seperti kata gusdur… klo anak tetangga berbuat salah cukup ditegur tp klo anak at keluarga sendiri mungkin perlu kita sentil.. artinya sikap sy akan SANGAT Kritis terhadap mereka y saya pilih…
ini moto sy..
kita mungkin beda tp itu y membuat kita lebih hidup krn lebih berwarna… PELANGI ITU INDAH KARNA PERBEDAAN WARNA Y BERDAMPINGAN KAN??? he..he..he….. peace&love…
Oke, “orang miskin & terlantar bener2 dibiayayai oleh negara” melalui hutang luar negeri yang pada akhirnya ditanggung oleh orang miskin, orang terlantar, rakyat jelata, pengusaha kecil, pengusaha menengah, dan sebagian pengusaha kaya.
Sip. Hidup rakyat berhutang tanpa dibangun jiwanya. Hidup SBY dan Boediono.
Buka mata buka telinga. Kritis terhadap calon yang kita pilih boleh dan baik untuk dilakukan.
terima kasih tambahan informasi yang diberikan