Jejak Hitam Boediono Sejak Era Megawati

 Sumber: http://www.mail-archive.com/wanita-muslimah@yahoogroups.com/msg59644.html

Jum'at, 15-05-09 | 11:28 | 367

*Boediono Tak Bersih dari Skandal BLBI*



JAKARTA -- Anggota DPR dari Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi (F-BPD), Ir H

Nizar Dahlan, mengingatkan agar Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Partai

Demokrat kembali mempertimbangkan keputusannya lagi untuk mengambil Gubernur

Bank Indonesia (BI) Boediono sebagai cawapres SBY dalam Pilpres 2009

mendatang.



Saran agar SBY dan PD kembali mempertimbangkan keputusan tersebut

dikarenakan reputasi dan track record Boediono sebagai ekonom yang tak

sebaik seperti disebut-sebut selama ini .



*"Ingat kasus pengucuran Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) sebesar Rp

400 triliun, masing-masing Rp 144,8 triliun untuk bank swasta dan Rp 267

triliun untuk bank pemerintah, yang bermuara pada kesengsaraan rakyat

Indonesia," *kata Nizar Dahlan, 14 Mei 2009.



Berpindah tangannya uang rakyat kepada segelintir pengusaha bank tersebut,

kata Nizar Dahlan pula, bisa terjadi justru *ketika Boediono menjadi

Direktur BI urusan analisa kredit dari tahun 1997 hingga 1998. "Ketika BLBI

itu menjadi masalah, bahkan dikemplang oleh para koruptor, ternyata Boediono

lepas tanggung jawab," *tambahnya.



Lalu pada tahun 1998, ketika Boediono menjadi Kepala Bapenas di era Habibie,

cawapres pilihan SBY itu, lanjut Nizar Dahlan, juga mengucurkan dana rekap

perbankan sebesar Rp 600 triliun. Nyatanya, semua tidak bisa dikembalikan.



*"Konyolnya, kenapa harus rakyat yang menanggung akibat dari kecerobohan

Boediono tersebut" Bayangkan, melalui APBN, rakyat harus menutupi sebesar Rp

80 triliun yang dicicil melalui APBN hingga tahun 2032 nanti," *kata Nizar

pula.



Selain itu, lanjut anggota Komisi VII DPR RI itu, ketika Boediono menjadi

Menteri Keuangan di era Presiden Megawati Soekarnoputri, Boediono adalah

aktor di balik kebijakan privatisasi dan divestasi 'ugal-ugalan' yang

ditandai dengan aksi menjual aset strategis bangsa.



*"Setelah itu para pengemplangnya justru diberikan release and discharger. *Ini

membuat mereka melenggang bebas dan rakyat yang menanggung hutang ratusan

triliun rupiah," tandasnya. (fas/jpnn)

 http://fajar. co.id/index. php?act=news& id=60823